Rabu, 14 Oktober 2009

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae


PERSONAL INFORMATION

Name : Shinta
Telephone number : 021 - 6614834
Address : Jl. Keting no. 4
E-mail address : shinta2007110135@gmail.com
Place / Date of Birth : Jakarta / 11 January 1989
Sex : Female
Religion : Buddhist
Marital status : Single

FORMAL EDUCATION
2007 – present : London School of Public Relation – Jakarta
Major in Marketing Communication.
2004 – 2007 : Kemurnian II Senior High School– Jakarta
2001 – 2004 : Darma Satria Junior High School– Jakarta
1995 – 2004 : Darma Satria Elementary School – Jakarta

INFORMAL EDUCATION
• EF (English First)
• Private Mandarin Language Course
• Private Singing Course

CERTIFICATE
• Metamorph - The Character Building Seminar, Jakarta
• The Rise of Digital Marketing Seminar, Jakarta
• Against Woman Trafficking Seminar, Jakarta
• “Marketing Bangkrut” Seminar, Jakarta
• “Commusication” Seminar, Jakarta
• Markplus Conference 09, Jakarta
• City & Guilds Level 2 Certificate in English for Business Communication
• LCCI Level 2 Certificate in Marketing

COMPUTER SKILLS
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• Microsoft Word
• Adobe photoshop
• Adobe PageMaker


2009
• SPG Advance at PRJ Kemayoran
• SPG Dua tang at PRJ Kemayoran

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Personal Identity
Name : Shinta
Telephone number : 021 - 6614834
Address : Jl. Keting no. 4
E-mail address : shinta2007110135@gmail.com
Place / Date of Birth : Jakarta / 11 January 1989
Sex : Female
Religion : Buddhist
Marital status : Single

Formal Education
2007 – present : London School of Public Relation – Jakarta
Major in Marketing Communication.
2004 – 2007 : Kemurnian II Senior High School– Jakarta
2001 – 2004 : Darma Satria Junior High School– Jakarta
1995 – 2004 : Darma Satria Elementary School – Jakarta

Informal Education
• EF (English First)
• Private Mandarin Language Course
• Private Singing Course

Certificate
• Metamorph - The Character Building Seminar, Jakarta
• The Rise of Digital Marketing Seminar, Jakarta
• Against Woman Trafficking Seminar, Jakarta
• “Marketing Bangkrut” Seminar, Jakarta
• “Commusication” Seminar, Jakarta
• Markplus Conference 09, Jakarta
• City & Guilds Level 2 Certificate in English for Business Communication
• LCCI Level 2 Certificate in Marketing

Computer Skills
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• Microsoft Word
• Adobe photoshop
• Adobe PageMaker


Experience
- SPG Advance at PRJ Kemayoran
- SPG Dua tang at PRJ Kemayoran

Rabu, 07 Oktober 2009

PERBANDINGAN SAINS MODERN DAN BUDDHISME

PERBANDINGAN SAINS MODERN DAN BUDDHISME
Dengan perkembangan sains modern dalam beberapa dekade terakhir ini yang mendasarkan pada teori relativitas, mekanika kuantum, dan prinsip ketidakpastian, maka konsep dan ajaran sains modern semakin mendekati ajaran Buddha dalam hal penjelasan mengenai alam fenomena.
Di awal tahun 1940-an, Niels Bohr, seorang pelopor fisika, menemukan kesesuaian antara sains modern dengan apa yang dia sebut "mistisisme Timur". Saat dia menyelidiki fisika atom dan mencari medan terpadu dari realitas, dia selalu menggunakan ajaran Buddha dan Lao Tzu dalam diskusinya untuk mata pelajaran di kelas.
Robert Oppenheimer, seorang fisikawan nuklir terkemuka yang menciptakan bom atom pertama, juga melihat bahwa dalam Buddhisme terdapat sebuah kesejajaran ilmiah. Penemuan Oppenheimer mengguncangkan dunia fisika karena kelihatan nya seperti menggemakan kearifan dari suciwan kuno. Oppenheimer menulis : " Bila kita bertanya apakah posisi elektron tetap tak berubah, maka kita harus mengatakan "TIdak"; bila kita bertanya apakah posisi elektron berubah seiring waktu, maka kita harus mengatakan "tidak", bila kita bertanya apakah posisi elektron dalam keadaan diam, maka kita harus mengatakan "tidak", bila kita bertanya apakah posisi elektron dalam keadaan bergerak, maka kita juga harus mengatakan "tidak", Buddha juga memberikan jawaban yang sama ketika di tanya mengenai kondisi-kondisi dari "ego" seseorang setelah kematian nya. Buddha menjawab bahwa bukan "ini" pun bukan "itu". Semua pertanyaan yang diajukan murid nya dijawab oleh Sang Buddha dengan kata "tidak".
Definisi sains menurut Encyclopaedia Britannica adalah suatu sistem pengetahuan yang berhubungan dengan dunia fisik beserta fenomena –fenomenanya yang memerlukan suatu pengamatan yang tidak didasari prasangka apapun melainkan berdasarkan eksperimen yang sistematik.Secara umum sains melibatkan penggunaan kebenaran-kebenaran umum atau bekerjanya hukum-hukum yang mendasar untuk memahami segala corak fenomena.
Observasi yang merupakan salah satu elemen penting dari pembuktian sains itu sendiri,ternyata juga sejalan dengan ajaran Buddha.Kalama Sutta mengatakan: “Oleh karena itu ,warga suku Kalama,janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu,atau oleh karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi,atau sesuatu yang didesas-desuskan.Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci,juga apa yang dikatakan sesuai dengan logika atau kesimpulan belaka juga apa yang katanya telah direnungkan dengan seksama,juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu atau karena ingin menghormati seorang pertapa yang menjadi gurumu..tetapi terimalah kalau engkau sudah membuktikannya sendiri..”
Sikap pemikiran yang tertuang dalam Kalama Sutta,disebut dengan istilah Ehipassiko yang berarti datang dan lihatlah.Dan bukan hanya sekedar datang dan percayalah.Buddha menasehati manusia agar tidak percaya dan menerima apapun yang diajarkan Buddha secara membabi-buta,tetapi terlebih dahulu membuktikan sendiri melalui perenungan dan meditasi.Karena alasan inilah,ajaran-ajaran sang Buddha tetap tidak berubah (abadi) dan relevan meski ditekan oleh perubahan zaman
Hal ini tercantum jelas dalam Upali Sutta yang merupakan Sutta ke-56 dari Majjhima Nikaya.Dikisahkan tentang seorang penganut agama lain yang baru saja terkesan oleh kebenaran yang disabdakan oleh Sang Buddha.Namun sabda Sang Buddha kepada Upali yang berniat untuk menganut agama Buddha :”Telitilah dahulu secara sempurna,Upali,larena adalah baik bagi orang terkemuka seperi anda untuk meneliti secara sempurna.”
Pada Sutra lain nya Buddha menggunakan contoh jari telunjuk yang menunjuk ke bulan. Bulan mewakili Realitas, sedangkan jari telunjuk mewakili pengetahuan Dharma untuk memahami Realitas. Bila kita terlalu lama bergulat dalam literatur Dharma tanpa pencapaian samadhi, maka kadang-kadang kita terbuai dan menjadi lupa sehingga menganggap jari telunjuk itu sebagai bulan. Dengan demikian, bukan saja kita kehilangan bulan yang mewakili realitas sesungguh nya, tetapi juga kehilangan jari telunjuk kita yang melambangkan doktrin.
Inilah kesalahan umat manusia dewasa ini yang menganggap petunjuk pada kebenaran sebagai kebenaran itu sendiri. Manusia jadi melekat pada segenap doktrin dan teori, tulisan, aturan, adat istiadat, dan lain sebagainya.
Observasi atau pengamatan selalu diawali dengan ketidakpercayaan atau skeptisme.Selanjutnya skeptisme inilah yang mendorong kita untuk melakukan observasi.Hasil observasi inilah yang akan menjadi penentu apakah sesuatu layak dipercaya atau tidak.
Pengalaman adalah dasar sains. Setiap teori harus bisa diuji secara eksprimen dan bila gagal, maka teori tersebut harus di buang atau di modifikasi. Para ilmuwan tidak hanya merencanakan eksperimen untuk membuktikan teori mereka sendiri tetapi juga mengungkapkan kesalahan yang mungkin ada.
Buddhisme juga membicarakan tetang penting nya pengalaman. Melalui meditasi penembusan langsung, para murid dipersilahkan melihat dan memutuskan sendiri Realitas tunggal yang berada diluar asumsi, ilusi dan kontradiksi. Namun masih ada perbedaan-perbedaan yang membuat hubungan antara sains dengan ajaran Buddha seratus persen seiring sejalan. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah:
1. Metode yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan dan memahami corak fenomena
2. Lingkup fenomena yang hendak diobservasdi dan dijelaskan
3. Tujuan akhir dari sains dan Buddhisme
Aspek Lingkup Fenomena
Pada masa abad ke-17, Rene Des Cartes menciptakan pembagian 2 cabang Catesius,yakni membatasi lingkup penelitian sains pada hal-hal yang bersifat materi (res estensa) oleh karena hal-hal yang berhubungan dengan pikiran (res cogitans) berada di luar batas persepsi organ indera. Di tahun 1905 Albert Einstein mendobrak rintangan 3 dimensi dalam sains dan membawa lingkup sains ke luar dari paradigma 3 dimensi dan batasan Des cartes.
Batasan yang diberikan pada penelitian di bidang sains menjadi suatu penghalang bagi para ilmuwan untuk memahami realitas sejati dari alam, karena alam fenomena dan fenomena alam tidak dibatasi oleh materi atau ruang tiga dimensi. Banyak fenomena penting dari alam terjadi di luar lingkup sains. Namun demikian, sains telah memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi umat manusia, banyak orang di dunia mempunyai keyakinan yang sangat tinggi terhadap sains dan menerima apa pun yang bisa dijelaskan oleh sains, bahkan ada juga sebagian orang yang memuja sains.
Aspek Metoda
Buddha bukanlah seorang ilmuwan, karena Buddha menggunakan metode intuisi dan penembusan langsung untuk memahami corak fenomena dengan kekuatan batin. Buddha tidak tunduk pada batasan-batasan yang melemahkan sains,dan oleh karenanya pengetahuan yang diperoleh Buddha bersifat menyeluruh dan mewakili realitas sejati dari alam fenomena.Karena alasan ini pulalah tidak ada grey area bagi Buddha dan juga Sang Buddha tidak perlu berlindung di bawah awan kekuasaan dan keperkasaan manusia super yang hanya bersifat imajinatif semata.
Dengan adanya perkembangan sains modern dalam bidang teori relativitas dan kuantum, penggunaan metode lebih mengedepankan pendekatan mistisisme daripada meterialisme ekstrim.
C
• Sains
- Sains hanya berupa instrumen belaka yang sifatnya netral
- Sains itu ibarat pisau, dapat digunakan untuk memasak atauoun membunuh
- Sains tidak menghasilkan kearifan
- Sains bisa membantu dunia, namun manusialah yang menentukannya
- Sains harus dilengkapi dengan spiritualitas yang merupakan suatu kebutuhan
Tujuan akhir Sains
Memahami realitas sejati dari alam fenomena, meminimkan penderitaan manusia dan membuat manusia berbahagia dengan memberikan kenyamanan batin dan kemudahan materi.
• Buddhisme
- Dalam Buddhisme pengetahuan diraih untuk tujuan therapeutik
- Buddhisme pada dasarnya adalah sains mengenai pencerahan
- Buddhisme bukan sekedar instrumental belaka, selain itu sifatnya adalah baik
- Buddhisme menghasilkan kearifan.
C
Membebaskan diri kita dari penderitaan yang disebabkan oleh kemelekatan dan ketergantungan yang tak semestinya terhadap realitas dunia luar dan perbudakan terhadap ego kita, dimana ego atau “sang aku” tersebut kita anggap berdiam dalam diri kita sendiri.
Walaupun telah dijelaskan secara mendasar perbedaan antara Buddhisme dan Sains, bukan berarti tidak ada persamaan antara kedua bidang tersebut. Justru diantara keduanya dapat dijumpai banyak persamaan yang mengagumkan, karena ajaran Buddha berasal dari pemahaman terhadap segala corak fenomena, baik yang bisa dideteksi oleh organ indera kita maupun yang di luar kemampuan persepsi melalui organ indra.

MARKETING STRATEGY

MARKETING STRATEGY
PRODUCT AND PRICE
QUAKER OATS TYPE VARIATION PACKAGING PRICE
Quaker Oat MEAL Blue Packaging1)
Quick Cooking 200 grams in plastic packaging Rp 8,600.00
400 grams in plastic packaging Rp 18,200.00
Red Packaging2)
Instant 800 grams in plastic packaging Rp 33,950.00
800 grams in tin packaging Rp 34,250.00
Quaker Oat PORRIDGE Ikan Bilis 100 grams in plastic packaging Rp 5,460.00
Ayam Jamur 200 grams in plastic packaging Rp 9,870.00
Quaker Vita SEREAL Original Flavor 20 x 29 grams in plastic packaging Rp 33,200.00
Chocolate Flavor 20 x 29 grams in plastic packaging Rp 33,200.00
1) Blue Packaging: Need to be made in boiled water (Need to be cooked)
2) Red Packaging: Just need to be made in hot or warm water

PLACE
- Modern Market :
o Hyper mart ο Alfa Mart
o Carrefour ο Indo Mart
o Giant ο Hero
- Traditional Market : Place in certain of large shop ex: Chinese drugs store
PROMOTION
Advertising, electronic media: television advertisement
Limited promotion, never made promotion outside electronic media (television advertisement)
ALTERNATIVE MARKETING STRATEGY
PRODUCT AND PRICE
QUAKER OAT MEAL TYPE TYPE VARIATION PACKAGING PRICE
Salted Flavor Blue Packaging1)
Quick Cooking Chicken Flavor 200 grams in plastic pack. Rp 8,600.00
400 grams in plastic pack. Rp 18,200.00
Red Packaging2)
Instant Vegetables 800 grams in plastic pack. Rp 33,950.00
800 grams in tin pack. Rp 34,250.00
Sweet flavor Blue Packaging1)
Quick Cooking Banana & Walnut 200 grams in plastic pack. Rp 8,600.00
400 grams in plastic pack. Rp 18,200.00
Red Packaging2)
Instant Chocolate 800 grams in plastic pack. Rp 33,950.00
800 grams in tin pack. Rp 34,250.00
1) Blue Packaging: Need to be made in boiled water (Need to be cooked)
2) Red Packaging: Just need to be made in hot or warm water
Product
We launch our new variant in taste like Salted Flavor that consist of Chicken flavor and Vegetables and Sweet Flavor that consist of Banana & Walnut and chocolate because we think that the plain taste of the original Quaker Oats are not liked by any certain of people. But with new variant n taste we hope that people in any certain of age from teenagers even until child will taste the Quaker Oat Meal.
Price
We also choose the penetration way in launch our new product because we think that if we use this kind of way, we can enter the market easily. For example; when we look at that price in the supermarket we just think that with the same price as the old one, we can choose the new variant. And later we will increase the price step by step.
PLACE
- Modern Market :
o Hyper mart ο Alfa Mart
o Carrefour ο Indo Mart
o Giant ο Hero
- Traditional Market : Place in any kinds of shop in the traditional market (ex: Drugs Store, Food Store)

PROMOTION
MEDIA Electronic Television Advertising (prime time)
RCTI, O Channel
Newspaper & magazine Kompas, manhealth, fitness Indonesia, cosmo girl, free magazine
Full Page Advertisement
In the Middle Page
Exhibition Mall to Mall Free Sample
Free Medical Check Up

Kethanan bangsa dan bela negara

DAFTAR ISI

LANDASAN TEORI 2
DEFINISI KETAHANAN NASIONAL 3
LATAR BELAKANG DAN PROSES KAJIAN KETAHANAN NASIONAL 3
LANDASAN KETAHANAN NASIONAL 4
ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL 4
SIFAT KETAHANAN NASIONAL 5
KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL 5
BELA NEGARA 6
CONTOH KASUS 7
DAFTAR PUSTAKA 9

LANDASAN TEORI
Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII berjudul Pertahanan dan Keamanan Negara". Dalam bab itu, Pasal 30 Ayat (1) menyebut tentang hak dan kewajiban
tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebut "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Ayat (3) menyebut tugas TNI sebagai "mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum". Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan
keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).
Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya "ke-sistem-an" yang baik dan benar.
Marilah kita baca dengan saksama Bab XII Pasal 30 UUD 1945. Marilah kita
gelar wacana tentang makna Pasal 30 serta ayat-ayat yang terkandung di dalamnya secara utuh dan lengkap, termasuk kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945. Pertahanan dan keamanan negara yang dijiwai "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta" adalah hal yang terlalu penting untuk dibahas hanya di kalangan TNI dan Polri. Dalam negara demokrasi, kepedulian tentang pertahanan dan keamanan negara dalam arti luas adalah hak dan kewajiban tiap warga negara , sebagaimana tertuang dalam Ayat (1), Pasal 30 UUD 1945.

DEFINISI KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan nasional ( Indonesia ) adalah kondisi dinamis suatu bangsa atau Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan engembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep tersebut dinamakan Konsep Ketahanan Nasional Indonesia.

Hakikat Ketahanan Nasional dan Konsepsi Ketahanan Nasional.
1. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.
2. Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

LATAR BELAKANG DAN PROSES KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
a. latar belakang ketahanan nasional
1. untuk menjamin kelangsungan hidup / mencapai tujuan nasional suatu bangsa dibutuhkan suatu kemampuan
2. kemampuan dapat dilihat sebagai power dan sebagai ketahanan
b. proses kajian ketahanan nasional
proses kajian untuk merumuskan konsep ketahanan nasional
1. kajian oleh ilmuwan asing
2. kajian oleh institusi pemerintah ( dep. Hankam, lenhamnas )
3. rangkaian TAP MPR ( GBHN )
4. Kajian oleh perguruan tinggi

LANDASAN KETAHANAN NASIONAL
a. Pancasila sebagai landasan ideal
b. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
c. Wawasan nusantara sebagai landasan visional

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL
Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan pancasila UUD 1945 dan wawasan nusantara.
Asas-asas ketahanan nasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Asas kesejahteraan dan keamanan, asas ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional.
b. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan.
c. Asas mawas kedalam dan asas mawas keluar,
 asas mawas kedalam bertujuan untuk menumbuhkan sifat atau kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa.
 asas mawas keluar dilakukan dalam rangka mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri.
d. Asas kekeluargaan, berisikan sikap-sikap hidup yang diliputi keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL
a. Kedudukan ketahanan nasional
Ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual dalam paradigma pembangunan nasional.
b. Fungsi ketahanan nasional
Doktrin dasar nasional dalam menjamin tetapm terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang berinter regional, inter sektoral maupun multi disiplin.
Sebagai pola dasar pembangunan nasional, merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sector pembangunan secara terpadu.

SIFAT KETAHANAN NASIONAL
a. Mandiri, ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
b. Dinamis, Tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan Negara serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya meningkatkan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
c. Wibawa, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka semakin tinggi wibawa Negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional
d. Konsultasi dan kerja sama, adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan keprbadian pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing masing


BELA NEGARA
Kesadaran bela negara atau memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air menunjukkan sebagai kondisi kadar kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap warga negara sebagai kesadaran kolektif untuk mencegah ancaman atau tantangan terhadap kelangsungan hidup ber-NKRI, dalam rangka menjaga dan mengawal pencapaian tujuan nasional. Yakni : “Melindungi segenap bangsa dna seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bela negara pada prinsipnya adalah upaya bagaimana membangun keuletan dan ketangguhan negara bangsa yang bersangkutan, melalui kesadaran kolektif warga negaranya untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan baik yang timbul dari dalam negeri ( lingkungan internal strategis ) maupun dari luar negeri ( lingkungan eksternal strategis )

UUD 1945, Pasal 27 ayat (3) : “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
UU. RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68 : “Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
UU. RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9
ayat (1) : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara.”
Ayat (2) : “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela sebagaimana dalam ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan.”

CONTOH KASUS :
Adanya gangguan keamanan di Maluku
Kompleksitas:
- Konflik agama (Islam - Kristen)
- Bernuansa kedaerahan
- Adanya dugaan konspirasi untuk mengacaukan keamanan
yang mengakibatkan perpecahan antara masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan kerusuhan, kerusakan dan kematian.

Dalam masalah gangguan keamanan di Maluku, seorang Presiden harus membuat garisan kebijakan umum. Kemudian bersama dengan MenHan, Kapolri dan TNI, harus disusun Rencana Strategis untuk mengeliminasi gangguan keamanandi Maluku. Rencana strategis tersebut harus dilengkapi dengan time table yang berisi tahapan-tahapan dari operasi, serta target pencapaian setiap
tahapan. Bagian umum rencana ini harus dipublikasikan kepada masyarakat
serta diserahkan kepada DPR dan DPRD untuk diperhatikan pelaksanaannya,
dengan demikian parlemen dan rakyat dapat menilai sejauh mana kemampuan
perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan dari pemerintah, khususnya para
pimpinan hankam.

Gangguan keamanan: Konflik sipil massal bersenjata
Kompleksitas:
- Konflik agama (Islam - Kristen)
- Bernuansa kedaerahan
- Wilayah konflik kepulauan
- Adanya milisi dari luar daerah konflik
- Adanya dugaan konspirasi untuk mengacaukan keamanan

Kemudian di definisikan penanggungjawab pelaksanaan renstra tingkat nasional
(Wapres, atau Pangti, atau Kapolri, atau lainnya), serta penanggungjawab
pelaksanaan renstra tingkat daerah (Pangdam, atau Pangti, atau Gubernur,
atau Kapolda, atau lainnya)

Dapat dibentuk suatu lembaga atau koordinasi khusus, misalnya:
Rencana strategis ini akan dilaksanakan oleh suatu koordinasi penanggulangan
gangguan keamanan dengan fungsi:
1. Melakukan kordinasi operasi militer.
2. Melakukan kordinasi bantuan kemanusiaan.
3. Melakukan kordinasi penanganan atas pengungsi.
4. Melakukan kordinasi penegakan hukum sipil.
5. Melakukan kordinasi pengumpulan bantuan.

Dalam target harus disebutkan dengan jelas:
1. Kapan konflik massal berdarah ditargetkan untuk berakhir
2. Kapan seluruh pengungsi ditargetkan untuk kembali (atau direlokasi)
4. Target pengusutan dan penegakan hukum sipil

Kemudian jika ada kebutuhan, disertakan garis besar perundangan yang
dibutuhkan untuk mendukung strategi tersebut. Harus disebutkan target waktu
dimana perundangan tersebut seharusnya sudah dibuat rancangannya, diajukan, disetujui, disahkan, dan di sosialisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Akil, Rafudin. Study guide National Heroism. 2008.Jakarta : LSPR
Alan. Kuliah Via Mailing List. 2008. Jakarta : Yahoo Groups
Hadinoto, Pandji. Politik Hukum Bela Negara. Malang : Kabmalang.net
Mansyur, Hamdan. Pendidikan Kewarganegaraan. 2005. Jakarta : Gramedia
Pujaan. Hariansib : Revisi UU Hankam. 2005. Jelsoft Enterprises
Sudarsono, Juwono. Artikel Kompas : Pertahanan dan Keamanan Negara. 2005. Jakarta : Kompas
Wikipedia. Wikipedia : Pertahanan dan keamanan. 2008.Wikipedia

BPOM

History of BPOM

Technology advancement has brought a fast and significant changes on the pharmaceutical, Indonesian traditional medicine, food, cosmetic, and medical device industries. Those industries are able to produce a large-scale of products in wide range

The product consumption tends to be increased in line with the change of community life style, including their consumptive behavior. Meanwhile the community capacity is not yet appropriate to do selection and use the products in rational and safe way. In the other hand, aggressive promotion is affecting consumers more overuse and not rational.

Indonesia should have an effective and efficient Drug and Food Control System (DFCS) with capability to detect, prevent and control such products in order to protect the consumers security and health in the country and overseas. Therefore, National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) is established with a national and international networking, authority to conduct law enforcement and highly credible professionalism. The National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) is a non departmental government institution based on Presidential Decree No. 166 in the year 2000 which is responsible directly to the President for its operation and build policy coordination with the Minister of Health and Social Welfare.

BPOM Activities:

• Legislation, regulation and standardization;
• Licensing and certification of pharmaceutical industries based on Good Manufacturing Practices;
• Pre-market evaluation of products;
• Post-marketing vigilance including product sampling and laboratory testing, inspection of production and distribution facilities, investigation and law enforcement;
• Pre-audit and post-audit of product advertisement and promotion;
• Research on drug and food policies implementation;
• Public communication, information and education including public warning.

Strength
-Starting to fix their image
-The one & only guider and gatekeeper for society to knom whether the produts are good or bad
-Non departmental government institution but with fully support from president and minister of health Weakness
-Limited and unprofessional human resources and facilities
-Not fully transparant with all their system to society
-Careless.They passed a lot of foods that was unsafe to consumed to the market
-Less information and education to the public
Opportunity
-Make public service advertisement
-Training all the employees and re-new the facilities Threats
-The bad opinion from the public
-Overload products from China that makes it hard to filter it one by one
-it’s hard to educate people that don’t want to be.
What we can do to improve the reputation?
Increase the quality of human resources by training.Try to be more communicative and transparant to society.Make survey to know what exactly people opinion,hoped,and thought for BPOM to get better in future.We are going to communicate these new strategies to the target public by public service advertisement through television and printed media


Objectives of BPOM:.



To protect the public health from the risk of marketed therapeutic products, traditional medicines, complementary products and cosmetic which do not meet quality, safety and efficacy requirements, as well as food products which are not safe and not appropriate to be consumed.
To protect the public health from the abuse and missuse of narcotics, psychotropics and addictives as well as the risk of hazardous products and substances use.
To develop the Indonesian Traditional Medicines with scientifically reliable quality, safety and effectiveness as well as being used to improve public health.
Expand access drug to society with high quality and reachable price.

BPOM Management

Arab saudi

SAUDI ARABIA














Location: Arabian peninsula in south-west Asia
• Neighbours : Jordan, Iraq, Kuwait, Yemen, Oman, Qatar, United Arab Emirates
• Size: 864,869 square miles
• Population: 24,242,578 (42nd)
• Density: 28 people per square mile
• Capital city: Riyadh (population 4,465,000)
• Head of state: King Abdullah ibn Abd al-Aziz as-Saud
• Currency: Saudi riyal
• Time zone: Saudi Arabia standard time (+3 hours)
• International dialling code: +966
Population mix: Arab 90%, African-Asian 10%
Religious makeup: Muslim 100%

Note: Data correct on Friday 24 April 2009

EKSPOR ARAB
Arab Saudi merupakan negara dengan ekonomi terkuat di Teluk, bahkan pada akhir tahun 2002 diperkirakan merupakan yang terkuat di Timur Tengah. Income percapita pada tahun 1997 sebesar US$ 7.600 dan tahun 1999 menurun menjadi US$ 6.994 yang disebabkan oleh kemerosotan harga minyak dunia. Namun pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 8.000, seiring dengan naiknya harga minyak dunia.
Cadangan minyak Arab Saudi pada tahun 2002 merupakan yang terbesar di dunia yaitu sebesar 262.697 juta barel atau 24,8% dari total cadangan minyak dunia. Sesuai dengan ketentuan OPEC, (Sidang Luar Biasa Konferensi OPEC ke 122 tanggal 11-12 Desember 2002 di Wina, Austria) produksi minyak Arab Saudi ditetapkan sebesar 7,963,000 per hari. Adapun kontribusi sektor minyak dan gas terhadap GDP Arab Saudi masih yang terbesar yaitu 40%, yang diikuti oleh sektor non-minyak sebesar 34% dan sektor penerimaan dari birokrasi pemerintah sebesar 26%. Sektor non-minyak terutama didominasi oleh sektor perindustrian dan pertanian yang masing-masing menyumbang 10% dan 6% dari total konstribusinya terhadap GDP (34%).
Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengimpor hasil minyak dari Arab Saudi. Tercatat sebesar 87% pemasokan minyak dari Arab ke Indonesia. Disebutkan pula bahwa 75% - 80% dari total penerimaan negara berasal dari sektor minyak dan tahun 2002 merupakan tahun yang baik bagi perekonomian Arab Saudi. Penerimaan tahun 2002 mencapai SR. 204 milyar atau surplus 30% dibandingkan penerimaan yang diperkirakan sebelumnya sebesar SR. 157 milyar. Hasil tersebut dapat dicapai dengan adanya usaha Arab Saudi untuk terus menekan pasar minyak serta berkoordinasi dengan OPEC untuk mempertahankan harga standar minyak US$ 22 - 28 per barel.
Nilai total ekspor Saudi Arabia salama tahun anggaran 1427/1428 (2005) seniali SAR 677.1 milyar, terjadi penambahan sebesar SAR 204.7 milyar atau 43 % dibanding tahun sebelumnya (2004), yang nilai ekspornya sebesar SAR 472.5 milyar. Adapun nilai timbang produk ekspor tahun ini adalah 469 juta ton, meningkat dari tahun lalu sebesar 463.4 ton selama tahun 2004 dengan peningkatan sebanyak 5.9 juta ton atau 1 5%.
PERUSAHAAN TERBESAR PADA SEKTOR PERMINYAKAN DAN PETROKIMIA



PERUSAHAAN SAUDI ARAMCO
Perusahaan minyak Arab-Saudi Amerika (ARAMCO) didirikan untuk melakukan tugas penyelidikan dan pemeriksaan minyak.Perusahaan ARAMCO Saudi sebagai tiang penyangga perekonomian nasional, dan berperan penting di dalam pertumbuhan produk-produk lokal dan memperluas ekspor negara dan hasil produksi.ARAMCO Saudi ini menduduki peringkat keempat dunia dalam hal cadangan gas, yang besarnya 243.6 trilyun meter kubik, bersadarkan perkiraan perusahaan pada tahun 1426H/1427H (2006M) dan menduduki peringkat kedelapan di dunia dari sisi kekuatan penyaringan. ARAMCO memiliki dan menngoperasikan alat pengangkut (tanker) terbesar kedua di dunia, dan menduduki peringkat pertama di antara perusahaan-perusahaan minyak di dunia pada tahun keenam secaraberturut-turut.

PERUSAHAAN INDUSTRI POKOK SAUDI (SABEK)
SABEK adalah perusahaan industri terbesar, non minyak di wilayah timur tengah, dan berada pada urutan kesepuluh pada urutan perusahaan petrokimia terbesar di dunia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang investasi hasil dan kekayaan alam Saudi berupa hidrokarbon dan tambang. Pada tahun 1427H telah rampung pendirian perusahaan SABEK di kota industri Yanbu' sebagai perusahaan nasional petrikomia YANBU' (YANSAB). Hasil produksinya dewasa ini sampai 80% dari hasil petrokimia. SABEK menduduki peringkat kedua pada daftar perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang menghasilkan glycol ethilin, methanol, 3-methyl butyl ether, peringkat ketiga dalam memproduksi polyethilen, peringkat keenam dalam memproduksi polypropilen dan peringkat keempat dalam memproduksi polyolivinate.


IMPOR ARAB
Uni Emirat Arab merupakan negara pengimpor senjata ketiga terbesar di dunia. Terungkap dari hasil riset Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang menyatakan ada trend yang mengkhawatirkan berupa meningkatnya jumlah impor senjata di kawasan Timur Tengah. Laporan terbaru SIPRI menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab menguasai 6% impor senjata di dunia antara tahun 2004-2008. Jumlah impor senjata Uni Emirat Arab menyamai jumlah impor senjata negara Korea Selatan. Dua negara pengimpor senjata terbesar lainnya adalah China dan India yang menguasai 11% pasar impor. Impor senjata yang dilakukan Uni Emirat Arab terhitung sangat cepat, karena pada tahun 1999-2003, Uni Emirat masih berada di posisi ke-16 negara pengimpor senjata terbesar di dunia. Melesatnya Uni Emirat Arab ke posisi ke-3, menurut SIPRI, menunjukkan adanya perubahan yang paling signifikan dalam survei terbaru SIPRI di sektor perdagangan persenjataan dan peralatan militer di seluruh dunia. Riset SIPRI juga menunjukkan adanya peningkatan transfer senjata antara tahun 2004-2008 yang jumlahnya 21% lebih besar dibandingkan periode tahun 1999-2003. Khusus transfer senjata ke kawasan Timur Tengah, jumlahnya meningkat hingga 38% dibandingkan lima tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengiriman senjata juga terjadi ke wilayah-wilayah konflik seperti Aghanistan, Pakistan dan Israel. Dari hasil survei SIPRI, negara AS masih menjadi pemasok senjata dan peralatan perang terbesar di dunia. AS menguasai 31 persen ekspor senjata di seluruh dunia, diikuti Rusia yang menguasai 25 persen pasar ekspor dan jerman sebesar 10%.
Masih menurut laporan SIPRI, antara tahun 2004-2008, AS mengekspor 37% persenjataannya ke wilayah Timur Tengah. Dari data SIPRI, keyakinan bahwa konflik di berbagai negara sengaja diciptakan atau dipelihara oleh negara-negara maju yang berkepentingan dengan bisnis senjata dan militernya, bisa jadi ada benarnya.
Sedikitnya ada 16 negara dari Timur Tengah termasuk Uni Emirat Arab, siap menerima produk ekspor Indonesia, khususnya non-migas. Nilai impor dari Indonesia meningkat rata-rata 18,75 % per tahun. Adapun pertumbuhan ekspor nonmigas dari Indonesia ke pasar nontradisional seperti negara Timur Tengah sebesar 16,9% pada tahun 2008, sedang ke pasar tradisional hanya 8,8%.
Hasil impor Arab Saudi dari Indonesia umumnya berupa produk non migas seperti Plywood, veneer, pakaian jadi, kain tekstil, ban kendaraan, elektronik, peralatan lestrik, produk makanan dan lain-lain. Nilai impor Arab Saudi dari Indonesia pada tahun 2003 sebesar US$ 434 juta dan pada tahun 2004 diperkirakan akan meningkat sebesar 4%. Apabila pada tahun 2003 Indonesia mengalami defisit perdagangan sekitar US$ 1,06 milyar, diperkirakan pada tahun 2004 defisit perdagangan Indonesia dari Arab Saudi sekitar US$ 1,00 milyar.














Amerika Serikat merupakan negara pemasok utama ke Arab Saudi dengan nilai US$ 5,263 milyar, diikuti Jepang sebesar US$ 3.574 milyar. Walaupun Indonesia telah memberikan dukungan kepada Arab Saudi , namun sampai pertengahan tahun 2004, Arab Saudi belum berhasil menjadi anggota WTO karena masih harus menyelesaikan perundingan bilateralnya dengan sisa satu negara saja yaitu Amerika Serikat. Impor Arab Saudi pada tahun yang sama masih didominasi oleh Amerika dengan share 13,5% senilai 12,2 miliar dollar AS, China 9,6% senilai 8,7 miliar dollar AS, Jerman 8,9% senilai 8 miliar dollar AS. Sisanya, disumbang oleh Jepang, Korea Selatan, India, Italia, dan Ukraina.

ECONOMIC CONDITION
GNI per capita: US $15,440 (World Bank, 2007)
Pendapatan Pertanian: 3.30 %
Pendapatan Industri: 61.30 %
Pendapatan Jasa: 35.40 %
APBN Pendapatan: $143,700,000,000 USD
APBN Pengeluaran: $89,650,000,000 USD
Hutang Negara: $36,780,000,000 USD

Benua: 9,475,000 barel per hari
Konsumsi minyak: 1,775,000 barel per hari
Ekspor Minyak: 7,920,000 barel per hari
Cadangan Minyak yang Terbukti: 262,700,000,000 barel
Impor Minyak: 0 barel per hari

Konsumsi Gas Alam: 60,060,000,000
Ekspor Gas Alam: 0
Produksi Gas Alam: 60,060,000,000
Impor Gas Alam: 0
Cadangan Gas Alam yang Terbukti: 6,544,000,000,000

Saudi Arabia memiliki dasar ekonomi minyak dengan pengawasan kuat pemerintah pada aktivitas ekonomi besar. Minyak memilki lebih dari 20% cadangan bahan bakar dunia, ranking tertinggi sebagai pengekspor terbesar bahan bakar, dan memainkan peranan pemimpin dalam Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC). Sektor bahan bakar melaporkan secara kasar 75% anggaran pendapatan, 45% Gross Domestic Product (GDP), dan 90% pendapatan ekspor. Sekitar 40% GDP datang dari sektor privat. Secara kasar 5.5 juta pekerja luar negeri memainkan peranan penting dalam perekonomian Saudi. Secara khusus dalam sektor minyak dan jasa. Harga minyak tinggi telah berkembang pesat, pendapatan pemerintah, dan kepemilikan asset luar negeri Saudi, sementara memungkinkan Riyadh untuk membayar hutang dalam negeri. Pemerintah mendorong sektor privat berkembang – khususnya dalam pengadaan daya listrik, telekomunikasi, eksplorasi gas alam, dan bahan bakar kimia – untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada ekspor minyak dan meningkatkan kesempatan pekerjaan bagi pembengkakan populasi Saudi, 40% diantaranya pemuda dibawah 15 tahun.
Tipe Ekonomi : High-income economy.
Merupakan market leader dalam industri petroleum.
HDI (world rank): 61/177
Note: (*) The HDI, Human Development Index, is an indicator which synthesizes several data such as life expectancy, level of education, professional careers, access to culture etc.
Indicator Economy Freedom
Score: 62.8/100
Posisi : Moderatly free
World Rank: 60 out of 157
Regional Rank: 6 out of 17

Unemployment rate:
13 % merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan (unemployment / pengangguran )
Tingkat pengangguran yang tinggi, dan populasi pemuda besar pada umumnya kurang berpendidikan dan sektor privat sangat membutuhkan keahlian teknis. Riyadh secara pesat membiayai dan memiliki banyak pelatihan kerja dan pendidikan, pengembangan infrastruktur, dan penggajian pemerintah. Sebagai bagian dari usaha untuk menarik investor luar negeri dan keberagaman ekonomi, Saudi Arabia menyetujui untuk masuk ke dalam World Trade Organization (WTO) pada Desember 2005 setelah bertahun-tahun bernegosiasi. Pemerintah Saudi Arabia mengumumkan berencana mendirikan enam “kota ekonomi” di wilayah berbeda untuk mempromosikan pertumbuhan dan keberagaman


Inflation rate (consumer prices): 4.1% (2007 est.)












Tingkat Inflasi Arab Saudi Mulai Menjinak (2009)

RIYADH. Pada April lalu, tingkat inflasi di Arab Saudi mengalami perlambatan ke level terendah dalam 19 bulan terakhir. Hal ini disebabkan oleh anjloknya harga komoditas dan menguatnya mata uang. Berdasarkan Biro Statistik Arab Saudi, tingkat inflasi pada bulan April mengalami penurunan menjadi 5,2% dari sebelumnya 6% di bulan Maret.
Kenaikan harga di negara Arab dengan perekonomian terbesar itu mulai melambat seiring anjloknya harga komoditas. Selain itu, menguatnya dolar terhadap sejumlah mata uang utama dunia juga berpengaruh besar. Pasalnya, hal tersebut akan membuat biaya impor akan jauh lebih murah.
Sekadar informasi, tahun lalu, tingkat inflasi melonjak hingga 10% di lima dari enam negara anggota Gulf Cooperation Council, termasuk di dalamnya Arab Saudi.
“Inflasi terus menjinak akibat menurunnya harga bahan makanan seiring rendahnya harga komoditas dan penguatan dolar,” jelas John Sfakianakis, Chief Economist Saudi British Bank.
Dia menambahkan, tingkat inflasi akan tetap stabil pada musim panas dana akan berada pada posisi sekitar 5,5% sepanjang tahun ini.
POLITICAL STABILITIES
Sistem politik negara Saudi Arabia adalah monarki murni, karena kepala negara adalah seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi. Namun demikian, kekuasaan raja tidaklah mutlak dan tanpa batas, karena raja harus tunduk kepada syari’ah. Sehingga pelanggaran terhadap syari’ah dapat dijadikan dasar dalam menurunkan raja dari tahtanya.
Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh dewan menteri yang mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Raja Saudi disamping sebagai kepala negara, juga merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri dari lebih 4000 pangeran yang paling dituakan diantara kepala-kepala suku yang terdapat di wilayah kerajaan, pemuka para ulama yang merupakan penasehatnya dalam urusan agama dan pelayan dua tanah suci; Mekah dan Medinah. Saudi Arabia tetap mempertahankan otoritas keagamaan dan politik tradisionalnya; Pertalian keluarga tetap merupakan faktor utama dalam pemerintahan. Dewan keluarga menjalankan pemerintahan dan bekerja dengan konsensus. Raja Saudi menjaga hubungan keluarga atau majelis dengan kepala-kepala suku dan kepala regional, dan mereka mengangkat anggota keluarga dan kepala suku yang setia untuk jabatan kementrian dan administratif.
PEMBAGIAN KEKUASAAN
Eksekutif
Kepala Negara : Raja and Perdana Menteri Abdullah bin Abdul al-Aziz Al Saud (sejak 1 Agustus 2005). Ahli waris mahkota Pangeran Sultan bin Abd al- Aziz Al Saud (Setengah kakak monarki, lahir 5 Januari 1928) catatan – monarki merupakan kepala dari negara dan pemerintahan.
Kepala Pemerintahan : Raja and Perdana Menteri Abdullah bin Abdul al-Aziz Al Saud (sejak 1 Agustus 2005).
Kabinet : Dewan Menteri menunjuk monarki setiap empat tahun sekali termasuk anggota.
Legislatif
Dewan Konsultatif atau Majlis al-Shura (150 anggota dan ketua ditunjuk oleh monarki dalam masa jabatan empat tahun). Catatan – meskipun Dewan Menteri mengumumkan pada Oktober 2003 bermaksud memperkenalkan pemilu bagi setengah anggota dari lokal dan perhimpunan provinsi dan sepertiga anggota Dewan Konsultatif Nasional atau Majlis al-Shura, secara kenaikan lebih dari masa empat hingga lima tahun, hingga sekarang tidak ada pemilu yang diselenggarakan .
Yudikatif
Dewan Hukum tertinggi



Political Parties
Di Saudi Arabia tidak terdapat dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, tidak ada partai politik, dan tidak ada badan pembuat undang-undang; Partai politik disatu fihak dianggap tidak ada gunanya, karena keadilan telah terdapat di seluruh wilayah negara, karena semuanya telah diatur oleh syari’ah. Dan di fihak lain, hal itu bertentangan dengan ajaran al-Qur’an yang melarang memecah-mecah umat dalam kelompok-kelompok.
Partai politik tidak ada di Saudi Arabia karena jenis pemerintahannya monarki.Dan monarki bersifat turun –temurun .Namun untuk mempromosikan peningkatan partisipasi politik, pemerintah Saudi menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di seluruh negeri dari Februari hingga April 2005 bagi setengah anggota dewan kota. Pada Desember 2005, Raja Abdullah menggenapkan proses pemilu dengan mengangkat anggota-anggota tetap dari dewan penasehat kota
Legal System
Sistem legal yang berlaku adalah hukum syariah.Peradilan memperoleh independensi secara penuh dan hukum-hukumnya bersumber kepada kitab suci Al-Qur`an dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dalam berbagai urusan syar'i peradilan merujuk kepada Majelis Peradilan Tinggi yang bertugas meneliti nash-nash peradilan dan hukum-hukum hudud dan qisas, dan membawai seluruh mahkamah syar'iyah yang tersebar di penjuru negeri. Lembaga peradilan dan kehakiman terdiri dari:
a. Mahkamah Umum
b. Mahkamah Khusus
c. Lembaga Kasasi
d. Notariat
Adapun dalam persoalan-persoalan tata usaha negara maka di sana ada lembaga khusus yang menanganinya. Yang terpenting, diantaranya, ialah “Diwan al-Mazhalim” yaitu lembaga pengadilan yang berhubungan langsung dengan Raja, yang perhatiannya terfokus pada penyelesaian berbagai persoalan perselisihan yang diajukan terhadap lembaga pemerintahan.
Negara ini belum mau menerima sistem hukum lain, kecuali beberapa saja yang bersumber pada inspirasi Barat, seperti : Ordonansi (nizam) dagang yang karenanya dibentuk dewan (mahkamah) dagang yang dibentuk di Jedah untuk menyelesaikan pertikaian mengenai transaksi-transaksi dagang sesuai dengan prinsip hukum dagang Usmani tahun 1850 dan ketetapan tentang pajak penghasilan; Yang menggabungkan antara prinsip-prinsip zakat atau sedekah wajib dengan aturan hukum fiskal Amerika.
Disamping itu, Pemerintah Saudi telah mengundangkan Peraturan Perdagangan (1954), Peraturan Kewarganegaraan (1954), Undang-undang Pemalsuan (1961), Hukum Pertambangan (1963), Hukum Perburuhan dan Pekerja (1970), Hukum Jaminan Sosial (1970), dan Hukum Jawatan Sipil (1971) . Peraturan-peraturan ini dibuat oleh pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menyeleweng dari syar’ah tetapi untuk melengkapkannya dengan mengemukakan norma-norma untuk menangani kondisi-kondisi yang tidak diliputinya dengan jelas.
Kerajaan Saudi Arabia tidak memiliki konstitusi. Baginya, al-Qur’an dan sumber-sumber hukum lainnya seperti Hadits dan pendapat ulama salaf yang terkodifikasi dalam kitab-kitab madzhab yang empat merupakan undang-undang dasar negara.
Para Ulama memegang peranan yang cukup penting dalam pembentukan keputusan-keputusan nasional; Nasehat dan fatwa mereka seringkali dijadikan dasar oleh raja dalam dekrit-dekritnya. Dan dekrit ini memiliki kekuatan yang cukup besar dalam sistem hukum di Arab Saudi karena dekrit ini berkedudukan sama dengan qanun (hukum) atau dalam term mereka adalah nizam (peraturan) yang ditetapkan berdasarkan maslahat (kepentingan umum).

ENVIRONMENTAL ISSUES
Saudi Arabia Secara Umum : harsh, dry desert with great temperature extremes
Saudi Arabia Bencana Alam : frequent sand and dust storms
 Polusi
Polusi terbesar di Arab Saudi adalah polusi udara. Yang dimaksud dengan polusi udara itu sendiri adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.
Penyebab polusi udara yang terjadi di Arab Saudi adalah badai pasir , badai debu, gas buangan rumah kaca, dan berbagai macam gas yang timbul dari pembakaran mesin-mesin industri. Selain itu, system transpotasi, peindustrian, dan kurangnya perhatian masyarakat dan institusi juga menjadi salah satu factor yang menyebabkan polusio udara. Contoh , asap-asap yang dikeluarkan dari mesin-mesin industri selain menyebabkan polusi udara, asap tersebut juga sangat berbahaya baik bagi makhlk hidup maupun tumbuhan di sekitar. Untuk mengurangi polusi udara, maka pemerintah arab Saudi mengadakan program untuk mengurangi sulfur di dalam bensin sampai 95% , membuat peraturan tentang standar emisi yang baik , meningkatkan system transportasi dengan emisi yang baik dan sebagainya.
Berikut adalah salah satu ganbar yang menunjukan dust strom di irak.








 Global warming
Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Salah satu factor yang menyebabkan pemanasan global adalah meningkatan emisi gs rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari , Sebenarya gas rumah kaca Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Permukaan Bumi, akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.
Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya.
Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.
Untuk mengurangi pemanasan global di Arab saudi maka perusahaan di arab saudi melakukan joint venture dengan perusahaan kanada yang memberikan kemahiran di bidang teknologi dan cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Diharapkan setelah melakukan joint venture, masyarakat menjadi lebih pedulu terhadap pemansan global yang telah melanda dunia.
Kebanyakan dari para remaja di Saudi Arabia menyatakan kesulitan untuk turut mengurangi pemansan global yang terjadi di dunia dikarenakan minimnya fasilitas-fasilitas di tempat umum yang di sediakan oleh pemerintah. Sebagian juga berpendapat bahwa global warming yang melanda dunia adalah merupakan bencana alam yang tidak bisa terhindarkan oleh manusia. Minimnya pendidikan, penyuluhan dan fasilitas yang disediakan untuk global warming menyebabkan remaja Saudi Arabia tidak dapat ikut berkontribusi untuk menyelamatkan dunia ini dari pemanasan global yang sudah melanda dunia.

DEMOGRAPHIC
• Populasi : 25.200.000 (UN, 2008)

Struktur Umur
0-14 tahun: 38,2% (laki-laki 5.149.960 / perempuan 4.952.138)
1515-64 tahun: 59,4% (laki-laki 8.992.348 / perempuan 6.698.633)
65 tahun ke atas: 2.4% (laki-laki 334.694 / 289.826 perempuan) (2007 est)

Populasi tingkat pertumbuhan 1,848% (2009 est)
Kelahiran (Birth Rate) Kelahiran 28,55 / 1000 penduduk (2009 est)
Kematian (Death Rate) Kematian 2,49 / 1000 penduduk (2008 est)
Average number of children per mother: 3.5
HIV/Aids rate: <0.2%
EDUCATION

Terdapat lima tingkatan pendidikan di Arab Saudi:
1. Tingkat pra-sekolah (nurseries dan kindergartens) yang dibatasi dalam ruang lingkup dan ada dalam kota dan kota-kota besar saja.
2. Tingkat SD - enam kelas untuk usia 6-12 dari kedua jenis kelamin (terpisah).
3. Tingkat - tiga kelas untuk usia 12-15 dari kedua jenis kelamin (terpisah).
4. Termasuk pendidikan umum - untuk kedua jenis kelamin (terpisah), vocational (technical, commercial, agricultural) education and religious (terpisah), kejuruan (teknis, komersial, pertanian) dan pendidikan agama ; pendidikan - yang hanya untuk laki-laki.
5. Post-menengah dan tingkat universitas: delapan perguruan tinggi - untuk laki-laki, tetapi dengan memisahkan
untuk perempuan, laki-laki dan perempuan terpisah akademi, memisahkan laki-laki dan perempuan pelatihan guru
colleges, akademi, sebuah lembaga administrasi publik - untuk laki-laki, tetapi dengan cabang untuk perempuan,. tinggi dan lembaga teknis yang lebih tinggi untuk lembaga keuangan komersial dan ilmu pengetahuan


TEKNOLOGI
Tahun 1991 Arab Saudi adalah salah satu Negara yang paling modern sistem telekomunikasi di dunia. Ekstensif sebuah sistem microwave dan kabel konektor coaxial crisscrossed negara Arab Saudi dan dihubungkan dengan Yordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Layanan telepon yang otomatis, dan internasional langsung jarak-cepat telah tersedia bagi semua pelanggan.
Delapan stasiun satelit bumi yang disediakan di seluruh dunia. Lima stasiun satelit tanah dioperasikan dengan International Telecommunication Satelite Corporation (Intelsat) Samudera Atlantik dan Samudera Hindia satelit. Selain itu, dua satelit tanah di Arab Satellite Communications Organization (Arabsat) jaringan secara bersamaan dapat menangani panggilan telepon 8000 dan tujuh terpisah televisi saluran ke dua puluh dua negara anggota dari Arabsat sistem.
Saudi Arabia memiliki :
• Jaringan standart yang ada:
Jaringan standart dibentuk oleh ekstensif, kebanyakan analog, gelombang radio. Jaringan yang ada juga termasuk sekitar 4.000 km analog kabel konektor coaxial antara Riyadh dan Dammam dan antara Riyadh dan Jeddah, sekitar 1.200 km digital kawat koaksial.
• Jaringan telepon:
Arab Saudi dari sektor telekomunikasi terus tumbuh di luar biasa dinilai dengan ekspansi kedua fasilitas dan layanan. Sistem telekomunikasi Arab Saudi telah menjadi yang termodern dan efisien di dunia dengan system microwave.
• Jaringan microwave:
microwave Domestik layanan suplemen antara kota-kota kecil di 9300-550-mile stasiun microwave sistem.
• Submarine Kabel:
Submarine kabel melengkapi Arab Saudi dengan kabel jaringan satelit untuk membuat sebuah negara untuk hubungan komunikasi internasional. Dengan kabel konektor coaxial yang ada saat ini merupakan bagian dari Asia Tenggara /Timur Tengah / Eropa Barat. Proyek ini yang menghubungkan kabel Kingdome ke Mesir. Dua kabel menghubungkan negara dengan Bahrain dan Jibouti. Di samping kawat berbasis saluran telepon Arab Saudi memiliki jaringan nirkabel (analog dan digital) dengan kapasitas saat ini dari sekitar 200.000 baris.
• Satelit dan konektor coaxial:
Stasiun ini juga digunakan untuk televisi dan radio transmisi. Saat ini Arab Saudi memiliki lebih dari 6.000 satelit sirkuit. Negara ini juga memiliki 3.100 mil dari konektor coaxial kabel. Teleks juga terlihat mengesankan pertumbuhan, dengan meningkatkan jumlah baris ke 9800, dengan lebih dari 152 kota dan desa ke negara-negara di seluruh dunia.
• Selular dan sistem nirkabel:
Arab Saudi memiliki dua sistem selular saat ini, yang pertama adalah sebuah sistem selular analog. Ia diperkenalkan pada awal 1980an dengan cakupan area yang terbatas, namun sangat ditingkatkan selama bertahun-tahun. Sistem ini memiliki kapasitas 30.000 baris dan masih digunakan di seluruh negara.
Kedua yang lebih baru sistem GSM 900, GSM adalah jaringan digital memberikan kualitas dan fleksibilitas yang lebih baik. Jaringan ini telah beroperasi sejak Januari 1996 dan sekarang sudah ada yang melayani 170.000 pelanggan di empat kota besar di Inggris, yaitu Riyadh, Jeddah, dan Dammam Mekah. Dalam dua tahun terakhir telah memperluas jaringan untuk menutup lebih dari 30 kota.



ECONOMIC SYSTEM

SISTEM EKONOMI ARAB SAUDI
Pada dasarnya, sistem ekonomi yang diterapkan Arab Saudi adalah sistem ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi Islam yang menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam dikatakan harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual (dan berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin serta melarang penumpukan kekayaan), sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim.
Namun di Arab Saudi, terdapat pengecualian untuk sistem ekonominya sendiri. Untuk urusan politik luar negeri (Foreign Policy) dan sistem ekonomi (economic system), Arab Saudi menerapkan KUFR. Artinya, kebijakan politik luar negeri Saudi Arabia tidak lain adalah pelaksana kebijaksanaan Amerika dan Inggris, dan sistem ekonomi yang diterapkan pun adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah dimana sumber ekonomi sepenuhnya dimiliki individu dan sumber ekonomi digunakan untuk menghasilkan produk-produk lain. Ciri-ciri lainnya adalah:
- Terdapat kecenderungan untuk memaksimumkan keuntungan dan mengabaikan kebajikan masyarakat
- Harga barang ditentukan mekanisme harga
- Individu bebas bersaing satu sama lain
Hal ini terbukti dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor swasta dengan memprivatisasi (mengswastakan) industri-industri seperti listrik dan telekomunikasi. Arab Saudi mengumumkan rencana untuk mulai memprivatisasi (mengswastakan) perusahaan listrik pada tahun 1999, yang diikuti dengan privatisasi yang sedang berlangsung di perusahaan telekomunikasi. Kekurangan air dan pertumbuhan penduduk yang cepat mendesak usaha pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam produk pertanian. Dan sejak melambungnya harga minyak dunia pada pertengahan tahun 2008, Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor swasta - terutama pembangkit listrik, telekomunikasi, eksplorasi gas alam, dan petrokimia - untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak ekspor dan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi populasi Arab Saudi yang membengkak, hampir 40% dari pemuda berusia di bawah 15 tahun.

DAFTAR PUSTAKA
CIA, The World Factbook 2002: Arab Saudi - Populasi
[http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html]

http://www.indexmundi.com/saudi_arabia/unemployment_rate.html
http://indexmundi.com/saudi_arabia/inflation_rate_(consumer_prices).html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
http://www.imf.org/external/index.htm
(http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_saudi)
(http://www.mofa.gov.sa/Detail
[http://www.saudiembassy.net/profile/edu/edu_gen.html]

http://www.Saudia-online.com/press/press6.shtm

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html

en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Saudi_Arabia

http://www.phrasebase.com/indonesian/countries/index.php?&cat=187&newpage=Climate

http://www.phrasebase.com/indonesian/countries/index.php?&cat=187&newpage=Economy

http://www.mofa.gov.sa

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/country_profiles/791936.stm

http://www.guardian.co.uk/country-profile/saudi-arabia

http://www.kontan.co.id/index.php/internasional/news

www.ekon.go.id/content/view

statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=ekonomi-inflation&info

www.arabsat.com/ArabSat/English/.../AlcatelAleniaSpacetoprovideArabsat

wapedia.mobi/en/Arabsat

www.unccd.int/publicinfo/duststorms

en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Saudi_Arabia

Organizational communication

THE THEORY OF ORGANIZATION









ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
MARKETING 11-1C
MAYA LISA
POPY BONANZA
SHINTA
SHERLY FEN
WINCENT OCTAVIANUS



23 MARET 2009
STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA

THE CLASSICAL THEORY
An example of scientific management in practice concern the manager of an agency who requires all employees to time their interview with clients, record the number of minutes involved in clerical work, and calculate the average length of an interview and the average time involved in written work. Norms are calculated for all employees and regularly reported at weekly meetings. Employees deviating downward form the norms are constantly reminded of the relationship between time and money. Continued deviation downward is rewarded by eventual termination.
What is important to consider ? That the classical theory of organizing worker developed to meet the needs of scientific manager. Two foremost scholars of the classical school were Henry fayol and Max Weber other were James Mooney and Alan Reiley, Luther Gulik and Lyndall Urwiek, and Chester Barnard.
Among the recommended principles of management. Fayol include the following :
 Division of work
 Authority and responsibility
 Discipline
 Unity of command
 Unity of direction
 Subordination of individual interest to general interest
 Remuneration of personnel
 Centralization
 Scalar chain
 Order
 Equity
 Stability
 Initiative
 Esprit de corps

According to Max Weber, bureaucracy is an organization having the following characteristics:
 Continuity dependent upon adherence to rules
 Areas of bcompetence in which worker share the work and work toward specific goals under predetermined leaders
 Scalar principals
 Schalar (hierarchical) principals
 Rules that are either norms or technical principles
 Separation of administrative staff and ownership of production devices
 Separation of private belongings and the organization’s equipment
 Resources free from outside control
 Structure in which no administrator can monopolize personnel positions
 All administrative acts, rules, policies, etc stated in writing
Keith Davis has advised that members of a bureaucracy will probably maintain job security as long as they follow rule and do not rock the boat. Davis summarized the four key ingredients in a bureaucracy as high specialization, rigid hierarchy of authority, elaborate rules and control, and impersonality. One of the best examples of bureaucracy is the federal government. Some of the problems associated with the federal bureaucracy were published recently by presidential commotions that investigate paperwork in government. Proliferation of committees and subcommittee insure that people share both the burden of decision making and the blame for bad decision. The best bureaucrats are those who can move problems through channels without making decision of their own. The standard of competence of private business is furnished inexorably by profit factor. There is no sure way to determine either excessive cost or concrete achievement in the federal bureaucracy.
Scott identifies 4 key components of classical organization theory :
Division of labor refer to how a given amount of work is divided among the available human resources. The division can be according to the nature of the various job or according to the amount of responsibility and authority each person assumes.
Scalar and functional processes express, respectively, the vertical and the horizontal growth and structure of the organization.
Structure refers to the network of relationships and roles throughout the organization.
Span of control

Jablin in his review on 1987 describes four key structural dimensions that predominate in most theoretical analysis.
1. Configuration (span of control and organizational for example)
2. Complexity (vertical and horizontal)
3. Formalization
4. Centralization

Span of control refers to the number of employees a manager can effectively supervise. According to Graicunas’s formula, a manager with four subordinates had forty-four possible interrelationships. The interrelationships increase to a hundred with the addition of just one employee. The greater the number of possible interrelationships, the greater is possibility for human conflict. The typical span of control is between five and fifteen subordinates. Span of control influences the shape of an organization. If the organization has a small span, the overall shape of an organization will then be tall. If the typical span is great, then the overall shape of the organization will be flat. It is easy to see that the multiple levels of a tall organization increase the number of channels of communication and the possibility for distortion. Flat organizations have fewer levels through which messages travel, but the number of face to face contacts is reduced and a communication overload may be created at the manager’s office.
The growth of the span of the control sometimes is hardly to control though. Parkoinson’s law predicts that the number of people in an organization will increase at an annual rate regardless of the work to be done.
Another implication of span of control relates to how centralized or decentralized an organization is. Centralization is more likely in a tall structure and decentralization in a flat structure. Centralization of authority can usually expedite decision making since fewer people are involved. Decentralization involves more people and takes more time but may improve organizational morale by giving more employees opportunity to be involved in decision making.
A combination of centralized and decentralized authority may be required. The actual amounts of both should vary according to the specific goals, directions, personnel, and environment of the organization. For example : a dean who assumed final decision making authority and based decisions upon recommendations from the general faculty and the committees might have satisfied both factions.
THE HUMAN RELATIONS SCHOOL
Ten years after the scientific managers began to publish their recommendations for organizing workers, a group of researchers from the National academy of sciences began to study the relationship between production and lighting intensity at Western Electric Company. They did not find a relationship. Group from Harvard Business School with the leader Elton Mayo began their research that tested relationship between worker output and working conditions. They also found no relationship. During their study of lighting intensity they noticed that when the lights were practically turned off, worker production increased.
These studies marked the beginning of human relations movement in industry. First time, evidence on such variables as workers attitude, morale, informal work group, and social relations was collected.
Fleishman, Harris, and Burtt study about representative that people oriented management is more effective than production oriented management. The basic logic of the human relations approach was to increase concern for workers by allowing them to participate in decision making, by being friendlier, and by calling them by their first names, which improved worker satisfaction and morale. The net outcome would be lower resistance and improved compliance with management’s authority. A contemporary example of the human relations approach to organizing people is the management of a major league baseball team. The owner of this team paid his player higher salaries than any other team in baseball. Star players were practically their own boss, and if a conflict between a star and an average player arose, the latter was usually traded quickly, with no attempt made to resolve the conflict. As a result of this human relations approach, the members of the team reported to the press that they were extremely satisfied with the management.
One very important outgrowth of the human relations movement was the identification of the informal organization not shown on management charts. Hawthorne studies first demonstrated, certain relationships arise that are not linked to informal authority and job functions, study of personal and informal relationships has continued. He described an informal organization as based on people and their relationships rather those positions
Power in formal organization is earned or given permissively by group members. rather than delegated, it does not follow the official chain of command. it is more likely to come from peers than from superiors in the formal hierarchy; and it may cut across organization lines into other departments .it is usually more unstable than formal authority, since it is subject to the sentiments of people. Because of its subjective nature, informal organization is not subject to management control in the way that informal organization is.
For Davis, the main criteria of an informal leader are age, seniority, technical competence, work location, freedom to move around the work area, and responsive personality. An example of an informal organization concerns an assistant professor in university department of fifteen members. Despite his lack of tenure and relatively low seniority in the department and at the university, this faculty member achieved prominence within his department as a competent researcher, an excellent teacher, and an active members in his professional organization: As a result, he was highly respected by his colleagues and gained much influence and prominence in the university and the community. One communication related phenomenon that arises from the informal organization is the grapevine and the spread of rumors. As we conclude this section on the human relations school, it should be apparent that just as the classical is narroe and rigid in its emphasis on structure and function. As the next section on the social systems school will show, there is no one best way to organize and manage people. It all depends.
THE SOCIAL SYSTEMS SCHOOL
I was one scheduled to depart on a plane to the West Coast at 09.30 a.m. When the plane was thirty minutes late arriving (and still not sight), I asked the airline supervisor about the delay and was informed that the plane “was late getting into St Louis and would arrive in fifteen minutes. ”I asked why it was late getting St.Louis and he replied, ‘Because it was late getting into Chicago.” Finally, in anger I asked, “Why was it late getting into Chicago.” And he answered, “Because of a snowstorm in Boston.”
The example illustrates the underlying logic inherent in the social systems school of organization: all parts affect the whole: every action has repercussions throughout the organization. In this case, a snowstorm in the one city affected airplane timetables, airport operations and passenger nerves in three other cities thousands of miles apart.
In all these cases, what affected one part of the organization affected all parts of the organization. Nothing exists without eventual impact on something else. When the organization is viewed as social system, questions of structural and human variables assume new importance. No longer can job function of machine riveter be divorced from successful functioning of the entire organization: or can the morale of one employee be a minor point of concern. No longer can a single message sent via the grapevine be ignored: or can the others of one supervisor to her staff be minimized. The organization must be considered from a large point of view that acknowledges that both functional and human issues influence an organization the systems concept is useful because of its strong emphasis upon these interrelationships. These interrelationships are stressed as being of primary importance. The role of management is seen as the management of interrelationships. This emphasis avoids some of the pitfalls of a components mentality in which departments work out their own relationships in haphazard manner.
Among researchers who have made the major contributions to the development of both general systems theory and the use of systems theory in organizations are Ludwig von Bertalanffy, Kenneth Boulding, James March and Herbert Simon, Daniel Katz and Robert Kahn, and Paul Lawrence and Jay W. Lorsch
Scott likened organization theory to general systems theory because both study the following factors:
1. Individuals in aggregates and movement of individuals into and out of the system
2. Interaction of individuals with the environment of the system
3. General growth and stability problems of systems

Huse and Bowditch summarized main characteristics define an organization as a system:
1. Composed of a number of subsystems, all of which are interdependent and interrelated.
2. Open and dynamic, having inputs, outputs, operations, feedback, and boundaries.
3. Striving for balance through both positive and negative feedback
4. With a multiplicity of purposes, functions, and objectives, some of which are in conflict, which the administrator strives to balance

Some of key concepts necessary to the understanding of an organization as an open social system are feedback, balance, input, transformation, output and interdependence. We agree with Katz and Kahn (1966) theoretical model for the understanding of an organization: . . . (it is) an energic input-output system in which the energic return from the output relatives the system. Social organizations are flagrantly open systems in that the input of energies and the conversion of output into further energic input consist of transactions between the organization and its environment.
THE ORGANIZATION AS AN OPEN SYSTEM
A system may be labeled either open or closed, depending upon the nature of its boundaries. Fisher and hawse distinguished the two as follows: A closed system has fixed boundaries which permit no interaction with the environment. The result is that the structure, function, and behavior of the system are relatively stable and predictable if the initial arrangement of components is known. An open system, on the other hand, has permeable boundaries which allow for environment-system interaction. The result is that the structure, function, and behavior of the open system is changing perpetually.

Cultural Antropologi

DAFTAR ISI
Bab 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Identifikasi Masalah 2
1.3. Perumusan Masalah 3
1.4. Tujuan Penulisan 3

Bab 2 KERANGKA TEORITIS
2.1. Definisi Antropologi
2.1.1. Definisi antropologi secara etimologis 4
2.1.2. Definisi antropologi secara konseptual 4
2.1.3. Definisi operasional 5
2.1.4. Instrumen variabel teori antropologi 5
2.2. Definisi Kebudayaan
2.2.1. Definisi kebudayaan secara etimologis 6
2.2.2. Definisi kebudayaan secara konseptual 6
2.2.3. Definisi operasional 7
2.2.4. Instrumen variabel teori kebudayaan 7

Bab 3 ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3.1 Budaya – budaya Etnis sebagai Latar Belakang Budaya Nasional 8
3.2 Di masa Kita Sekarang 8
3.3 Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa
3.3.1 Budaya Nasional yang supraetnis 9
3.3.2 Budaya Modern Nasional yang supraetnis 12
3.4 Penerapan 7 Unsur Kebudayaan terhadap Kebudayaan suku Bgu 14

Bab 4 PENUTUP
4.1. Kesimpulan 15


DAFTAR PUSTAKA 16

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi dalam hampir semua aspek kehidupan ini memerlukan suatu pemikiran yang menyeluruh mengenai budaya. Era kita sekarang ini, yang lebih terkenal dengan sebutan era globalisasi, menurut salah satu pemahaman telah menyatukan seluruh umat manusia dalam satu dunia (global village) dimana tembok-tembok pemisah baik secara alami maupu buatan, mulai memudar berkat kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi. Implikasi semua perubahan yang terjadi dalam era globalisasi sekarang ini terlihat dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap budaya bangsa yang terdapat di dunia ini. Dengan gambaran singkat tersebut sebagai latar belakang pembicaraan kita tentang pengembangan budaya Indonesia, makan kita akan mencoba mempelajari arah pengembangan budaya Indonesia berdasarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bangsa yang mandiri dan berdaulat dan juga persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhinya agar ia dapat mempertahankan eksistensinya. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang berdimenasi ke dalam (intern bangsa) dan berdimensi ke luar (global).

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH
1.2.1 Setelah merdeka selama 50 tahun lebih, sudah sejauh manakah kita mengembangkan budaya bangsa kita yang berlandaskan pancasila dan bermuka Bhinneka Tunggal Ika tersebut sehingga benar-benar dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
1.2.2 Budaya modern yang bagaimanakah yang harus dikembangkan agar bangsa Indonesia dapat menjawab tantangan dan menggunakan peluang yang dibawa oleh Era globalisasi dan juga dalam memasuki abad ke-21 yang sudah di ambang pintu tersebut sehingga bangsa Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang unggul dan jaya.



1.3 PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana perkembangan budaya nasional Indonesia sebagai budaya modern yang supraetnis?

1.4 TUJUAN PENULISAN
Untuk mengetahui bagaimana perkembangan budaya nasional Indonesia sebagai budaya modern yang supraetnis

BAB 2
KERANGKA TEORITIS
2.1 Definisi Antropologi
2.1.1 Definisi Antropologi secara etimologis
Menurut etnologinya kata antropologi berasal dari kata yunani “Antropo” yang berarti manusia dan “logy” atau “logos” berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia

2.1.2 Definisi Antropologi secara konseptual
• William A. Haviland
Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
• David Hunter
Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
• Koentjaraningrat
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.
• Geertz
Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa.
• Ralfh L Beals dan Harry Hoijen : 1954: 2
Antropologi adalah ilmu yang mempelajarai manusia dan semua apa yang dikerjakannya.
• Augusta Comte
Membicarakan Antropologi hanyalah berfikir tentang fosil-fosil. Memang pemikiran yang demikian tidak selamanya salah karena mempelajari fosil merupakan suatu cabang penelitian Antropologi. Arkheologi pada dasarnya berbeda dengan Antropologi, di mana sesungguhnya arkheologi merupakan salah satu cabang Antropologi.
• Darwin
Antropologi fisik berkembang pesat dengan melakukan penelitian-penelitian terhadap asal mula dan perkembangan manusia. Manusia asalnya monyet, karena makhluk hidup mengalami evolusi.Antropologi ingin membuktikan dengan melakukan berbagai penelitian terhadap kera dan monyet di seluruh dunia.

2.2.3 Definisi Antropologi secara Operasional
Antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan ( cara – cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai ) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

2.2.4 Instrumen Variabel
VARIABEL TEORI DIMENSI INDIKATOR
ANTROPOLOGI MANUSIA Perilaku manusia
Keanekaragaman manusia
Keterbatasan manusia
Perkembangan manusia
Potensi manusia
JENIS Antropologi Antropologi fisik
Antropologi budaya
Antropologi biologi
Ilmu Sosial
Sistem sosial
ASAL ANTROPOLOGI Teori rasial
Ilmu Sosial
Perbedaan biologis
Ciri fenotif
Potensi manusia

2.2 Definisi Kebudayaan
2.2.1 Definisi Kebudayaan secara etimologis
Budaya atau kebudayaan (berasal dari bahasa sanskerta yaitu Buddhayah) yang merupakan bentuk jamak dari ”buddhi” (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai ”kultur” dalam bahasa Indonesia.

2.2.2 Definisi Kebudayaan secara konseptual
• Koentjaraningrat
Pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurnya, dan karenanya hanya bisa dicetuskan setelah melalui proses belajar. Kebudayaan dapat digolongkan kedalam tiga kelompok :
1. Wujud Ideal : Meliputi gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dsb
2. Wujud sistem sosial : Pola kelakukan manusia dalam masyarakatnya
3. Wujud Fisik : Merupakan benda-benda hasil karya manusia, termasuk produk arstektur.
• Andreas Eppink
Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religus, dan lain lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
• Edward B. Taylor
Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat dari seseorang sebagai anggota masyarakat.
• Selo Soemardjan dan Soelaiman
Kebudayaan adalah sarana hasil cipta masyarakat
• Van Peursen
Kebudayaan adalah endapan dan karya manusia

• Geertz
Apa itu kebudayaan? Geertz dalam mendefinisikan konsep kebudayaan berhutang pada Weber. Menurutnya, manusia ibarat laba-laba yang hidup tergantung dalam jejaring makna yang dirajutnya sendiri. Budaya ibarat jejaring itu. Dan analisis yang dibangun untuk melihat apa itu budaya, dengan demikian, bukanlah model ilmu eksperimental yang bertujuan menguak hukum-hukum, tetapi sebuah model penafsiran yang tujuannya mencari makna.

2.2.3 Definisi Kebudayaan secara operasional
Kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan manusia sebagai mahluk yang berkebudayaan, dapat berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

2.2.4 Instrumen Variabel
VARIABEL TEORI DIMENSI INDIKATOR
KEBUDAYAAN MANUSIA Pengetahuan manusia
Usaha manusia
Buah budi manusia
Karya manusia
Hubungan antar manusia
NILAI Struktur sosial
Religius
Nilai
Norma
Ilmu pengetahuan
KANDUNGAN KEBUDAYAAN Pengetahuan manusia
Kepercayaan
Kesenian
Moral
Adat istiadat


BAB 3
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3.1 Budaya – budaya Etnis sebagai Latar Belakang Budaya Nasional.
Gambaran bangsa Indonesia adalaha bangsa yang terbentuk dari berbagai suku, ras, bahasa, budaya, dan agama, yang tersebar di ribuan pulau. Kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik harus kita akui dan hormati. Dalam UUD 1945, ada pernyataan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Usaha kebudayaan harus mengarah kemajuan abad. Walaupun ada beberapa kelompok yang belum bisa menerima pernyataan ”visi yang jauh ke depan” seperti misalnya orang Batak, yang selalu melaksanakan adat Batak saat upacara perkawinan.

Perkembangan budaya – budaya etnis ialah ketika peradaban budaya barat mulai masuk, masih ada suku yang masih belum lepas dari zaman batu. Ada suku yang telah mengenal tulisan dan sastra tulis, dan ada yang hanya mengenal bahasa lisan saja. Ada suku yang telah menggunakan sistem perairan dalam bersawah, dan ada yang masih berladang dengan berpindah-pindah. Bahkan, ada yang masih hidup dengan hasil berburu, dan meramu hasil – hasil hutan.
Dari keanekaragaman di atas, dapar dilihat adanya lapisan – lapisan yang memberikan persamaan pada budaya – budaya itu.

Dalam kerangka mengembangkan budaya nasional yang supraetnis, kita hendaknya bersikap adil dan arif. Dan perlu mempertimbangkan, apakah budaya – budaya yang sudah jauh terbelakang masih harus dipertahankan? Karena balik lagi pada UUD 1945, bahwa kebudayaan harus mengarah pada kemajuan abad.

3.2 Di masa Kita Sekarang...
Ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, adalah satu kenyataan yantg tidak dapat disangkal bahwa kehidupan bangsa Indonesia sudah jauh berbeda sejak proklamasi sampai dengan Orde Baru sekarang ini. Di bidang ideologi misalnya, bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Dengan kata lain, apa saja yang kita lakukan harus selalu diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila pancasila tersebut. Itulah sebabnya kita menyatakan bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah pengamalan pancasila. Pekerjaan dan tugas nasional yang saat ini harus kita laksanakan adalah mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

3.3 Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa
Persatuan dan kesatuan adalah alat ketahanan nasional dan juga budaya peradaban Bangsa Indonesia di antara budaya bangsa-bangsa lain dan bagaimana budaya Bangsa Indonesia itu berinteraksi dengan budaya yang beranekaragam itu.
Ada 2 prespektif budaya yaitu :
• Prespektif ke dalam : menyangkut peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengembangan budaya yang bercorak nasional yang supraetnis.
• Prespektif ke luar : meningkatkan kemampuan budaya Indonesia yang modern untuk menghadapi budaya-budaya lain serta tantangan-tantangan dan juga agar dapat menggunakan peluang-peluang yang terdapat dalam era globalisasi demi eksistensi bangsa Indonesia dan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan yang ingin dicapai dari persatuan dan kesatuan bangsa adalah stabilitas yang merupakan salah satu persyaratan untuk menjalankan pembangunan. Stabilitas yaitu : segi keamanan, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lainnya.

3.3.1 Budaya Nasional yang supraetnis
Budaya atau kebudayaan adalah semua yang dilakukan manusia dalam suatu kelompok untuk menciptakan kehidupan yang tujuan akhirnya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada setiap anggota kelompok yang bersangkutan.
Didalam budaya terdapat 2 aspek yaitu :
• Aspek material : mengacu pada benda kongkret yang dihasilkan masyarakat.
• Aspek nonmaterial : mengacu kepada ciptaan yang abstrak yang dihasilkan oleh masyarakat seperti : adat kebiasaan, hukum, ide, nilai-nilai, dan kepercayaan.
Menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur yang selalu hadir dalam setiap kebudayaan disebut semesta budaya. Semesta budaya terdiri dari :
1. Sistem religi dan keagamaan
2. sistem dan organisasi kemasyarakatan
3. Sistem pengetahuan
4. Bahasa
5. Sistem kesenian
6. Sistem mata pencaharian hidup
7. Sistem teknologi dan peralatan

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai satu bangsa adalah melalui budaya dengan memberi warna, corak atau muatan kebangsaan / nasional kepada unsur-unsur tertentu dari budaya etnis.
Contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya tersebut adalah :
• Bidang sastra dan pertunjukan etnis
Wayang Jawa dan Sunda dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia, sehingga suku-suku lain dapat mengenal dan menikmatintya, dan akhirnya yang paling penting adalah merasa memilikinya.
• Bidang seni tari
Bagong Kusudiharjo menciptakan kreasi baru yang berakar pada seni tari atau budaya etnis Jawa dan hasil ciptaannya bahkan ada yang mendapat apresiasi dunia internasional.
• Bidang seni musik
Nortir Simanungkalit memadukan serta menyesuaikan alat-alat musik gondang Batak dengan alat-alat musik orkestra Barat untuk menyampaikan lagu-lagu tradisional Batak. Angklung Sunda telah menyebar kedaerah-daerah lain.

Sastra adalah salah satu sarana untuk menciptakan budaya nasional.Sastra nasional yang melingkupi bahasa indonesia berperan penting dalam menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan,maka dari itu perlu disadari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya.

Bahasa indonesia sebagai salah satu unsur budaya yang sangat penting,daya cakup dan daya pemersatunya sangat kuat,apalagi dengan alat-alat komunikasi yang sangat canggih sekarang ini.Selain menjadi alat semata,bahasa Indonesia dewasa ini telah berhasil pula menjadi pendukung atau ciri identitas bangsa.Semakin banyak rakyat indonesia yang berbahasa indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu,terutama yang berdiam di kota-kota yang menjadi pusat pemerintahan,politik,perdagangan,dan budaya.Pemakainya demikian bertumpang tindih dengan lapisan menengah dan bahkan kelompok elit masyarakat indonesia yang semakin bertumbuh dan yang di masa-masa mendatang semakin besar pengaruhnya dalam menentukan corak kehidupan dan budaya indonesia yang diharapkan sanggup memberikan respons terhadap tuntutan masa depan tersebut.

Jika diperhatikan dengan cermat,maka akan terlihat bahwa unsur-unsur budaya yang telah terintegrasi dalam budaya indonesia yang sekarang berasal dari budaya lain.Bahkan dalam banyak aspek kehidupan,kita hanya pemasok dan konsumen saja dari produk-produk budaya asing.Pengambilalihan unsur-unsur budaya asng tersebut kita lakukan secara sadar dan sengaja demi menciptakan budaya modern indonesia dan demi mempertahankan eksistensi kita sebagai satuan kultural dan bangsa.Akhirnya terciptalah budaya indonesia yang bercorak nasional dan juga becorak supraetnis tanpa ada maksud untuk mendegradasi budaya etnis dan menundukkannya kepada budaya nasional yang supraetnis itu.Sudah memang hakikat budaya bahwa dia akan selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.Sudah hakikat budaya pula bahwa jika dia mengisolasi diri,maka dia tidak akan bisa berkembang.

Komunitas baru bagi bangsa indonesia berarti masyarakat indonesia secara keseluruhan yang memperlakukan setiap warga negara RI sama tanpa membeda-bedakan latar belakang,bahasa,ras,suku,dan agama.Setiap warga negara akan merasa “di rumah’sendiri”dalam masyarakat yang demikian.Masyarakat indonesia yang berbudaya nasional yang supraetnis itu adalah masyarakat pancasila bukan masyarakat yang berlandaskan paham-paham yang lain.

Karena menjadi orang indonesia,kita harus siap untuk mengakomodasikan dan mengintegrasikan dalam diri kita konsep-konsep kehidupan modern karena budaya nasional indonesia yang supraetnis yang sedang kita kembangkan itu banyak bertumpu pada konsep-konsep kemodernan


3.3.2 Budaya Modern Nasional yang supraetnis
Sekarang ada baiknya kita menyinggung walaupun sepintas pengertian kemodernan dalam budaya.
Budaya Modern, menurut Sultan Takdir Alisjahbana, adalah budaya yang progresif dan dikuasai oleh ilmu dan teknologi. STA mengingatkan bahwa kita harus mengembangkan budaya Indonesia menjadi budaya modern. Karena jika kita tidak mengembangkan budaya Indonesia menjadi budaya moden dan tetap saja berpegang pada budaya tradisional Indonesia, yaitu budaya yang disebutnya budaya ekspresif itu, maka bangsa Indonesia akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain yang lebih modern. Selanjutnya ia juga mengingatkan untuk kita tidak berpuas diri dengan budaya tradisional kita.
Koentjaraningrat, pakar antropologi dan budaya, melihat banyak hal dalam budaya tradisional Indonesia (termasuk budaya etnis tentunya) yang dapat menghambat pembentukan nilai-nilai budaya modern Indonesia.

Dalam pembahasan kelemahan mentalitas bangsa Indonesia dikemukakan bahwa bangsa Indonesia memiliki :
1. Nilai budaya yang tidak berorientasi terhadap hasil karya manusia sendiri
2. Orientasi terlalu ke arah ke zaman lampau, sehingga akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan
3. Kecenderungan yang terlampau banyak menggantungkan diri pada nasib
4. Kecenderungan untuk menilai tinggi konsep sama-rata-sama-rasa
Cara untuk menghadapi budaya yang lebih unggul merupakan respon yang positif dan konstruktif menurut Toynbee. Bahwa kesadaran serta keinginan kita untuk mengembangkan budaya Indonesia menjadi budaya modern, dalam arti bahwa dalam budya tradisional atau asli Indonesaia perlu diadakan perubahan-perubahan, baik dalam nilai, mentalitas, maupun yang lain-lain, merupakan bagian dari semacam aksioma bahwa budaya harus berubah dan perubahan itu juga sulit ditentang.

Dalam perubahan budaya, ada yang akan tetap bertahan atau sama berubah, seperti syaraf kita dan hasil seni. Di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, budaya Indonesia perlu dikembangkan sehingga unsur ipteknya juga di tingkatkan. Agar dapat terwujud, masayarakat Indonesia harus sadar iptek. Sadar iptek adalah sadar bahwa iptek itu :
1. Tanggam-budaya (sarat-budaya)
Terkait dengan nilai-nilai budaya tertentu dan oleh karena itu teknologi tidak dapat di ambil ahli begitu saja dari suatu budaya dan diterapkan di dalam budaya lain yang nilai-nilai nya jauh berbeda.
2. Dialektik
Iptek adalah berkat bersyarat, dengan kata lain selalu ada cost yang harus dibayar.
3. Ada yang bersifat transaintifik
Efek-efek penerapan teknologi tertentu tidak dapat diperhitungkan sebelumnya secara saintifik karena pengetahuan manusia di bidang sains belum mampu melihatnya (di luar kemampuan ilmu).
Bangsa Indonesia akan menguasai, menggunakan dan menguasai iptek. Bangsa Indonesia tidak akan seperti Gandhi yang mengganggap iptek barat adalah alat untuk mewujudkan dorongan untuk memuaskan keinginan konsumtif yang berlebihan. Ia juga menganjurkan untuk menghilangkan industri sama sekali karena industri jahat.
Bangsa Indonesia telah merumuskan fungsi iptek sehingga dapat mengangkal dampak negative nya. Iptek merupakan hasil akhir dari suatu proses yang panjang dan agar dapat menjadikannya bagian dari budaya dan kehidupan kita sehari-hari, maka kita memerlukan perubahan nilai dan perilaku. Berikut adalah seperangkat sikap dan nilai yang lebih sesuai dengan kehidupan modern, yaitu :
1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan
2. Menumbuhkan perhatian pada masalah-masalah di luar diri kita sendiri dan dengan demikian tumbuh sikap yang lebih demokratis.
3. Lebih berorientasi terhadap masa depan daripada masa lampau.
4. Mengahargai perencanan dan menjalankan kehidupan berdasarkan rencana yang dibuat.
5. Menggunakan potensi lingkungan secara arif dan tepat sehingga menjamin pembangunan berkelanjutan.
6. Mengandalkan perhitungan sehinga tidak tergantung nasib.
7. Menghargai martabat manusia (menjamin HAM dan keadilan).
8. Dapat melihat kegunaaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi.
Daftar diatas hanyalah beberapa, karena selain nilai-nilai yang terdapat di atas, masih banyak nilai-nilai yang lain yang diperlukan untuk menjalani kehidupan modern

Contoh Penerapan 7 Unsur Kebudayaan terhadap Kebudayaan suku Bgu
Bahasa
Bahasa yang digunakan merupakan bahasa tipe Melanisia, Non Austronesia. Bahasa-bahasa lokal Irian
Sistem Organisasi / Kekerabatan
Sistem Penamaan mengikuti penamaan ala Eropa, yakni mengikuti nama keluarga ayah
Sistem Patrilinear
Sistem Virilokal, mewajibkan pengantin baru untuk tinggal di sekitar pusat kediaman keluarga suami
Jika menikah suku Bgu memiliki syarat penting bahwa mereka harus mengumpulkan mas kawin (krae). Krae terdiri atas rangkaian kerang dengan hiasan kerang besar bundar (sebkos), rangkaian gigi anjing yang disebut kdarf, ikat pinggang dari manik disebut bitem, dan tali kulit kayu disebut weimoki. Dan kadang-kadang ditambah uang.
Sistem Mata Pencaharian
Menanam, memanen dan meramu sagu
Berburu binatang seperti babi, kangguru, ular, kadal, kelelawar
Mencari binatang laut, seperti ikan, udang, kura-kura dan lain lain
Berkebun, pohon nangka, pisang dan kelapa
Sistem Religi
Secara resmi beragama kristen, namun ada berbagai kepercayaan dunia gaib
Sistem Teknologi
Penggunaan motor tempel kepada sampan-sampan yang membawa kopra (berton-ton) ke tempat yang dapat dilabuhi oleh kapal besar.
Kesenian
Berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme sangat mempengaruhi seni rupa. Hal tersebut terlihat dari :
• Patung-patung dan motif ukiran yang dipahatkan berhubungan dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang
• Seni bangunan sebagai rumah tempat tinggal
Ex : rumbekwan, rumsram, sarmu, toro
Sistem Pengetahuan
Taraf pendidikan terlampau rendah

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
4.1.1 Kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kelompok- kelompok etnis yang mempunyai latar belakang bahasa, ras, budaya dan agama yang berbeda-beda (bhinneka)
4.1.2 Unsur-unsur budaya yang supraetnis ini dapat berasal dari unsur-unsur budaya etnis setelah diberi warna dan muatan nasional sehingga daya cakupnya lebih luas dan dapat membantunya terciptanya budaya modern Indonesia
4.1.3 Unsur-unsur budaya supraetnis akan memberikan daya perekat (integratif) sehingga budaya nasional Indonesia yang supraetnis itu benat-benar dapat menjamin dan meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Antropologi
Koentjaraningrat.Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.1999.Jakarta:Djambatan
Koentjaraningrat.Pengantar Antropologi II.2002.Jakarta
Payung, Prof. Dr. Bangun.Budaya Indonesia yang Supraetnis.2002.Jakarta:Papas Sinar Sinanti